Mengenal Pajak dalam Pembelian atau Penjualan Rumah.

0
56

Hampir dipastikan dalam setiap pembelian properti berupa tanah, rumah, apartemen, kondominium, gedung kantor, gudang kantor , kita akan berhadapan dengan yang namanya Pajak. Jika kita tidak membayar pajak besar kemungkinan properti yang telah kita beli tidak akan berpindah kepemilikan ( nama ), kalaupun ada sebagaian orang yang melakukan jual beli properti di bawah tangan maka ke depannya akan menghadapi masalah pelik dikarenakan properti adalah kepemilikan yang diakui berdasarkan akad dan surat dimana di dalamnya terdapat pengesahan kepemilikan oleh badan yang diakui pemerintah dan properti adalah kepemilikan yang sangat berkaitan dengan hak waris ( Faraid). Akad di bawah tangan atas nama orang tua dapat batal dikarenakan ahli waris tidak setuju, padahal uang sdh berpindah tangan.

Apa saja jenis jenis Pajak dalam Properti

  1. PPN ( Pajak Pertambahan Nilai ) , sejumlah 10% dari nilai transaksi, jika penjual lahan adalah termasuk wajib pajak PKP ( Pengusaha Kena Pajak) jika masih perseorangan dengan nilai transaksi 4.8 M maka hanya diwajibkan membayar Pajak Penghasilan.
  2. Pajak PENGHASILAN ( Pajak Penjualan), Pajak yang ditanggung pihak penjual, jumlahnya adalah sebesar 2.5% dari harga jual rumah yang telah disepakati.
  3. BPHTB ( Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) atau disebut pajak pembeli karena BPHTB ditanggung pihak pembeli, jumlahnya adalah 5 % dikali dengan harga jual rumah yang disepakati setelah dikurangi Nilai Jual Objek Tak Kena Pajak yang aturan ini berbeda beda di setiap daerah.
  4. Pajak Barang atas Barang Mewah ( PPnBM), jika rumah yang terjual adalah rumah atau town house dengan status non strata title dengan harga di atas 20 M atau apartemen/kondoiminium dengan harga diatas 10 M maka akan dikenai PPnBM senilai 20% dari harga rumah/apartemen.
  5. Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB), pajak yang sering kita bayar per tahunnya, yang pasti ketika kita membeli tanah atau rumah sejenisnya, sudah pasti kita diwajibkan membayar PBB per tahunnya yang tentu nominalnya telah ditentukan pemerintah.

Pengurusan Pajak dan lain lain sebaiknya dilakukan di awal awal sehingga tidak membebani di akhir jika anda memiliki KPR dengan skema tahun yang panjang di atas 10 tahun.

Semoga bermanfaat. (Johan T. Lukman)